Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) yang dibuat oleh aparatur negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan gubernur kepala daerah tingkat I, bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II pada lingkup wilayah/daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang sifatnya konkret, individual dan final (beschiking), misalnya pemberian IMB, SIUP dan sebagainya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2004:

a. Undang-undang Dasar 1945

b. UU/Perpu

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung prinsip, yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasana atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau dibawahnya.

b. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak sederajat.

e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dar peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

ADS HERE !!!